Jakarta (27/9) - Delegasi Republik Indonesia (DELRI) yang dipimpin oleh Koordinator Kelompok Pengelolaan SDI ZEEI dan Laut Lepas sebagai Head of Delegation, Subkoordinator Kelompok Pemanfaatan SDI ZEEI dan Laut Lepas selaku Alternate Head of Delegation dengan anggota delegasi RI terdiri dari perwakilan Peneliti pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Data dan Informasi – Setjen KP, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri – Setjen KP, Direktorat POA – Ditjen PSDKP, Direktorat KKHL – Ditjen PRL, Bidang Kerjasama – Sekretariat DJPT, Bidang Data – Sekretariat DJPT, Bidang Pengawakan – Dit. KAPI, serta perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT, telah melaksanakan pertemuan 18th Regular Session of the Technical and Compliance Committee (TCC18) Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) yang dilaksanakan secara daring (online) pada tanggal 20 September – 27 September 2022. Pertemuan ini membehas tentang Illegal Unreported and Unregulated (IUU) List, Cooperating Non-Member Request, Monitoring and Review of Compliance, Technical and Compliance Matters Arising from Covid – 19 Related Intersessional Decisions, Technical Matters Requiring TCC Advice Including with Respect to Implementation of Cooperative MCS and Enforcement, Administrative Matters serta Compliance Monitoring Scheme (CMS).

Pertemuan TCC18 yang dipimpin oleh Vice Chair Emily Crigler dari Amerika Serikat membahas secara khusus tentang Compliance Monitoring Scheme, sedangkan pada pembahasan dan kajian Compliance Monitoring Report (CMR) 2021 dan 2022 akan dibahas pada TCC selanjutnya di tahun 2023. Berkaitan dengan hasl tersebut, TCC18 diharapkan dapat merumuskan mekanisme yang tepat untuk melakukan review pada CMR tersebut.

Terdapat beberapa working group yang membahas berbagai isu krusial diantaranya mencakup pembahasan usulan Cooperating Non-Member, transhipment, dan Crew Labour Standards. Pada Compliance Monitoring Scheme (CMS) Intersessional Working Group (IWG) terbagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu CMS Audit Points yang dipimpin oleh Rhea Moss-Christian (RMI) dan Risk Based Assessment Framework yang dipimpin oleh Heather Ward (NZ). Dalam working group tersebut turut dibahas Online Compliance Casefile System yang merupakan sebuah aplikasi online untuk penyampaikan informasi terkait kasus investigasi yang berasal dari berbagai aktivitas di antaranya hasil kegiatan observer dan high seas boarding inspection (HSBI). Menurut presepektirf Indonesia Negara anggota yang belum melakukan risk rating perlu melakukan risk ratings (risk-based assessment) secara mandiri terhadap kewajiban-kewajiban di WCPFC, termasuk status adopsi dan implementasinya agar bisa berkontribusi dalam CMS IWG. Sejauh ini baru Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA), Filipina (PH), dan Uni Eropa (EU) yang mengkaji risk ratings tersebut.

Indonesia merekomendasikan menyampaikan kembali proposal baseline/catch limit other commercial fisheries yang lebih rinci dengan menambahkan informasi-informasi terkait situasi perikanan handline Indonesia yang menunjukan ketersediaan data dan trend meningkatnya upaya tangkapan (effort) hingga saat ini. Proposal terbaru tersebut untuk disampaikan pada WCPFC19 yang akan berlangsung pada akhir bulan November 2022. Indonesia bersama New Zealand akan menyampaikan kembali proposal labour standard berdasarkan masukan-masukan dari TCC18 dan bila memungkinkan akan dilakukan Intersessional Working Group.

Pembahasan lain pada TCC18 ini mengenai kebutuhan penyampaian data observer untuk dilaporkan secara elektronik sesuai dengan standar Electronic Monitoring and Electronic Reporting (EREM) WCPFC. Namun standar untuk EREM masih dalam pembahasan, karena diperlukan tim dari unit kerja terkait untuk mengawal proses pembahasan EREM untuk data observer dan data catch effort. Untuk mengantisipasi pengembangan armada yang beroperasi di laut lepas, perlu dilakukan adopsi standar dan prosedur Regional Observer Program ke dalam aturan nasional.

Pada aspek pelaporan audit points CMM Tropical Tuna khususnya terkait BET Monthly Report, Indonesia mengusulkan agar dapat disampaikan laporan pendahuluan (preliminary) untuk CCM yang proses validasinya tidak dilakukan setiap bulan (monthly) karena kendala operasional yang ada. Laporan tersebut selanjutnya akan diverifikasi lebih lanjut oleh CCM dalam Annual Report Part 1 (ARP1).