Penyusunan harvest strategy (HS) telah dilakukan melalui beberapa kegiatan meliputi stakeholder workshop, technical data workshop, konsultasi ahli dan pelatihan sejak tahun 2014 dengan hasil Harvest Strategy Framework yang sudah di-launching pada Bali Tuna Conference ke-3 tahun 2018. Harvest Strategy Framework ini menjadi acuan dalam pelaksanaan harvest strategy untuk perikanan tuna di WPPNRI 713, 714 dan 715.

Input monitoring data untuk prototype HS berdasarkan monitoring di pelabuhan untuk data catch and effort dan komposisi ukuran hasil tangkapan dari alat tangkap yang selektif (PUSRISKAN-WPEA, MDPI, PUSRISKAN-CSIRO-ACIAR). Data tersebut diseleksi berdasarkan lamanya time-series, cakupan area dan konsistensi pengumpulan data. Proses penyusunan HS telah mengidentifikasi pentingnya perbaikan monitoring data dan rangkaian monitoring lainnya yang akan tersedia di masa mendatang.

Berdasarkan proses seleksi tindakan pengelolaan oleh stakeholder yang dilakukan pada saat stakeholder ke 4-dan ke-6, telah disepakati lima opsi tindakan pengelolaan yang akan dipertimbangkan dalam implementasi HS yaitu (1) pengendalian penggunaan rumpon, (2) penutupan daerah penangkapan tertentu (3) pengendalian jumlah hari operasi penangkapan (4) pengendalian jumlah kapal, dan (5) pengendalian tingkat hasil tangkapan.

Prototype Operating Model (OM) telah berhasil dibangun untuk melakukan testing dan mereviu performa HS pendahuluan untuk masing perikanan cakalang dan madidihang untuk mendemonstrasikan konsep HS dan MSE ke stakeholder. OM menggunakan hasil dari regional stock assessment yang dilakukan oleh SPC untuk WCPFC untuk melakukan simulasi potensial HS untuk perairan kepulauan Indonesia. Saat ini OM mencakup selektifitas dari data monitoring di pelabuhan Indonesia. Pembaharuan analisis harus dilakukan dengan memasukkan data time-series tambahan tahun 2016-2018 yang diperlukan untuk perbaikan gambaran OM terhadap perikanan Indonesia.

Kegiatan yang diperlukan untuk implementasi HS diantaranya memperbaiki spesifikasi HS berdasarkan evaluasi teknis, mendesain tindakan pengelolaan yang spesifik untuk dimasukkan kedalam HS, melakukan konsultasi dengan stakeholder, melengkapi proses MSE untuk mengidentifikasi HS yang dipilih, memperbaharui framework monitoring pengumpulan data, melegalisasikan HS framework sebagai dasar implementasi, merevisi RPP TCT untuk 2020-2024 dengan mencakup pelaksanaan HS dan Harvest Control Rules (HCR), pembatasan atau kuota tangkapan di masing-masing area atau perikanan.

Salah satu output pertemuan stakeholder HS adalah saran untuk menjabarkan respon dari kebijakan apa yang akan diambil untuk masing-masing HS yang diuji oleh OM termasuk menterjemahkannya kedalam kebijakan atau kegiatan masing-masing institusi/lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGOs, asosiasi perikanan dan industri perikanan.

Keterhubungan kerja kelembagaan WPP dengan HS menjadi hal yang penting khususnya bagi Pemerintah Daerah, diantaranya dengan adanya peningkatan peran kelembagaan WPP dalam penentuan alokasi sumberdaya tuna (kuota tuna).